Gugatan terhadap akad mudharabah di perbankan syariah

Di zaman serba kapitalis ini, kebutuhan masyarakat akan dana semakin besar. Berbagai daya dan upaya dicurahkan, bahkan terkadang kerja satu harian pun dirasakan belum cukup untuk memenuhi tututan hidup. Tak jarang kita temukan masyarakat sekarang yang sudah tidak lagi menoleh nilai-nilai dari cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan uang/barang. Tak heran pencurian, pemalakan dan pemerasan, praktik penipuan, praktik ribawi makin menjadi-jadi di negeri ini.

Terkait praktik ribawi yang marak di masyarakat pada hakikatnya sedang mengalami pemudaran nilai. Apakah itu baik? Atau sebaliknya. Kenapa demikian? Karena apabila melihat faktanya, praktik ribawi sama sekali tidak dijadikan aktivitas terlarang oleh negara. Bahkan terkesan dipelihara. Bisa kita lihat bersama-sama, berdirinya gedung-gedung tinggi menjulang suatu lembaga berbadan hukum (dilindungi hukum negara) milik perusahaan negeri atau swasta, yang menggalakkan praktik ribawi dalam aplikasi usahanya. Atau yang kita kenal dengan istilah Bank. Bahkan dana riba di lembaga keuangan ini telah dibumbui dengan kata-kata manis dan harum, yaitu Bunga Bank (baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman).

Lalu bagaimana respon umat muslim, khususnya para Pewaris Nabi (baca: ulama) atas kondisi ini? Tentu saja umat Islam gerah dengan panasnya sengatan ekonomi ribawi di negerinya.

Ulama pun bertindak. Akhirnya berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tujuan mengakomodir berbagai aspirasi dan pendapat di masyarakat terutama masyarakat Islam yang berpendapat, bahwa bunga bank itu harom karena termasuk riba. Bank inilah yang menjadi pelopor perbankan syariah di Indonesia. Apabila dilihat dari nilai bisnis, ini merupakan terobosan besar karena penduduk indonesia sekitar 80% beragama Islam, tentunya ini bisnis yang sangat potensial.

Benar saja, sepanjang tahun 2010 perbankan syariah tumbuh dengan volume usaha tinggi yaitu sebesar 43,99% (yoy) meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 26,55% (yoy)dengan pertumbuhan dana yang dihimpun maupun pembiayaan yang relatif tinggi dibanding periode yang sama tahun 2009.

Berdasarkan UU no 21/2008 tentang perbankan syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Adapun prinsip syariah yang dimaksud oleh UU tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Konkritnya yaitu Majelis Ulama Indonesia.

Merujuk kepada buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008), maka produk Perbankan Syariah tersebut bisa diklasifikasikan menjadi tiga:

a. Menghimpun dana, meliputi

  1. Giro syariah
  2. Tabungan syariah
  3. Deposito syariah

b. Penyaluran dana, meliputi:

  1. Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah
  2. Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah
  3. Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah
  4. Pembiayaan atas dasar Akad Salam
  5. Pembiayaan atas dasar Akad Istishna
  6. Pembiayaan atas dasar Akad Ijarah
  7. Pembiayaan atas dasar Akad Qardh
  8. Pembiayaan multi jasa

c. Pelayanan jasa, meliputi:

  1. Letter of credit (L/C) Impor Syariah
  2. Bank garansi syariah
  3. Penukaran valuta asing (Sharf)

Inilah produk Bank Syariah yang telah di lounching ke masyarakat. Diantara produk-produk di diatas, akad  mudharabah adalah yang paling sering di aplikasikan. Bagaimana tidak, akad mudharabah ini bercokol di dalam beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana di perbankan syariah.

Namun benarkah aplikasi dari produk-produk Perbankan Syariah, khususnya terkait akad mudharabah tersebut sudah sesuai dengan prinsip Islam?

KH. Drs. Hafidz Abdurrahman, MA dalam bukunya “Menggugat Bank Syariah” mempunyai penilaian yang berlawanan mengenai status aplikasi produk-produk Bank Syariah ini. Setidaknya kita bisa pahami bahwa perlawanan itu ditujukan ke pihak MUI yang mana selama ini berperan sebagai badan pengawas Perbankan Syariah di Indonesia.

Di sini saya mengambil sudut bahasan yang lebih sempit,  yaitu terkait akad mudharabah di Perbankan Syariah. Berhubung akad ini sedang populer. Selain itu tidak memungkinkan apabila lahan sempit ini dijadikan lapangan untuk melandaskan pembahasan Produk Perbankan Syariah secara keseluruhan. Ada baiknya pembaca yang konsen dengan permasalahan ini mencari buku di atas dan membacanya dengan secangkir kopi dirumah.

Menurut beliau, terkait akad mudharabah ada beberapa hal yang perlu dicatat:

1. Status LKS (lembaga keuangan syariah) atau Bank sebagai shahibul mal. Dilihat dari proses penggalangan dana yang disalurkan dalam Pembiayaan Mudharabah ini hanya dua kemungkinan, yaitu Wadi’ah dan Mudharabah.

Dalam koneks Wadi’ah, dana yang disalurkan oleh Bank kepada nasabah lain, bukan milik bank. Posisi bank di sini sebenarnya menjadi wakil dari pemilik dana. Meski boleh saja dana yang dititipkan nasabah kepada Bank dengan akad Wadi’ah ini digunakan sesuai dengan izin pemiliknya, tetapi status Bank tetap bukan menjadi shahibul mal., melainka hanya wakil shahibul mal (ingat uang yang dipegang bank bukanlah milik bank).

Begitu juga, jika dana yang disalurkan Bank dalam Pembiayaan Mudharabah tersebut dikumpulkan melalui Akad Mudharabah, maka dana tersebut juga bukan milik Bank, tetapi milik nasabah lain. Posisi bank di sini juga bukan sebagai shahibul mal, tetapi mudharib dari shahibul mal yang sesungguhnya, yaitu nasabah (penabung). Pada titik ini, status akad mudharabah ini jelas tidak sah, karena mudharib mengelola harta yang tidak boleh dikelola (harta milik orang lain).

Jika saya tidak keliru, harta yang dijadikan modal dari aktivitas mudharabah adalah harus benar-benar harta sahibul mal, bukan milik orang lain. Artinya modal tersebut berasal dari kekayaan shahibul mal, bukan titipan ataupun hutang.

2. Keuntungan yang didapat Bank dari hasil Pembiayaan dengan Akad Mudharabah ini, sebenarnya bukan hak Bank, jika dana tersebut merupakan dana pihak (nasabah) lain yang menjadi shahibul mal yang sesungguhnya. Jika alasan yang digunakan utnuk membolehkan Bank mendapatkan keuntungan tersebut adalah wakalah bi al-ujrah, maka alasan tersebut tidak tepat. Pertama, staus Bank ketika akad dengan pihak pemilik dana (shahibul mal) yang sesungguhnya adalah akad Mudharabah, dimana Bank sebagai pengelolanya. Namun, nyatanya Bank tidak mengelola sendiri, tetapi diserahkan kepada pihak lain yang menjadi mudharib Bank, dimana Bank menjadi shahibul mal-nya.

Pada akad kedua yang tidak bisa dilepaskan dari akad pertama ini, Bank telah mewakilkan dirinya sebagai pengelola (mudharib) kepada pihak lain (mudharib). Di sini, kebolehan praktik tersebut dianalogikan dengan akad wakalah, padahal faktanya jelas berbeda. Analogi seperti ini telah ditolak oleh Ibn Qudamah.

Kedua, jika Bank berhak mendapatkan konpensasi karena wakalah bi al-ujrah, maka apa yang di klaim sebagai ujrah tersebut sesungguhnya bukan hak Bank, karena dia (bank) tidak melakukan aktivitas apapun, baik sebagai ajir maupun mudharib (pengelola).

3. Adapun status jaminan dalam akad mudharabah memang merupakan pandangan syar’i, setidaknya menurut mazhab Hanafi. Sekalipun argumen yang digunakan adalah istihsan, agar mudharib tidak lalai, dan melanggar tekentuan yang telah disepakati. Namun, dalil istihsan ini bertentangan dengan hatist Nabi yang menyatakan:

“Tidak ada kewajiban untuk menjamin bagi orang yang mendapatkan amanah.” (HR. Al-Baihaqi dan ad-Daruquthni dari ‘Amr bin Syu’aib dari bapaknya, dari kakeknya)

Mudharib pada dasarnya adalah orang yang mendapatkan amanah dari shahibul mal. Apapun yang dia lakukan adalah sama dengan yang dilakukan oleh shahibul mal. Karena itu, kija terjadi resiko akibat dari tindakan mudharib, pada dasarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh shahibul mal sendiri.

Selain penjelasan di atas banyak pula penjelasan lainnya yang pada intinya menetapkan tentang aplikasi mudharabah di perbankan syariah belum memenuhi prinsip-prinsip syariah yang tepat. Salah satu diantaranya malah menilai bahwa syarat dari terlaksananya ‘akad’ itu sendiri tidak terpenuhi, jikalau sekalipun Bank menganggap dirinya sebagai media yang menghubungkan antara shahibul mal dengan mudharib. Sebab shahibul mal dan mudharib itu sendiri tidak bertemu dan mengetahui satu sama lain. Bagaimana mungkin suatu perjanjian dilakukan tanpa mengetahui dengan pasti dengan siapa perjanjian itu dibuat.

Kecacatan lainya yang ditemukan dari akad mudharabah di perbankan syariah adalah posisi shahibul mal yang selalu memperoleh presentase keuntungan. Seolah-olah tidak adanya resiko kerugian, ataupun fluktuatif pendapatan. Sedangkan sejatinya dalam akad mudharabah itu memiliki resiko kerugian.

Ini hanyalah sebuah analisis dangkal dan sederhana. saya yakin tulisan ini belumlah cukup untuk memuaskan hasrat pembaca untuk memperoleh analisis yang mendalam. Oleh sebab itu saya menyarankan para pembaca untuk menggali dan mencari literatur yang lebih sesuai dan matang.

Pustaka: menggugat bank syariah, karangan KH. Drs. Hafidz Abdurrahman, MA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s