Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia: Kepentingan Kapitalis di Balik Konflik Poso

Ketua lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yahya Abdurrahman menilai adanya kepentingan ekonomi perluasan modal atau kepentingan kapitalis di balik konflik Poso. Menurutnya konflik Poso dan penanganannya bagi korporasi  seperti berkah di tengah bencana.

“Pasukan-pasukan tempur organik yang ditempatkan di sana dan sekitarnya, seolah ‘melindungi’ korporasi itu dari oposisi para petani. Korporasi-korporasi itu langsung atau tak langsung mendapat keuntungan dari konflik Poso.” Ungkap Yahya saat diwawancarai media umat.

Yahya mengakui, pembuktian keterlibatan para kapitalis atau korporasi dalam konflik Poso adalah hal yang sulit. Namun beliau juga tidak menafikan adanya indikasi keterlibatan para korporasi.

Dalam pantauannya, wilayah Poso dan sekitarnya menyimpan kekayaan alam yang melimpah. Kondisi ini telah menarik banyak perhatian korporasi besar untuk melakukan eksploitasi.

“Mungutip tulisan Arianto Sangadji, sejak pertengahan 1990-an, PT Inco, anak perusahaan Inco Ltd asal kanada, sudah bernapsu mengekploitasi bijih nikel laterit di Bungku, wilayah Poso yang telah dimekarkan menjadi Kabupaten Morowali sejak 2000.” Tutur Yahya.

Tidak puas sampai di situ, beliau melanjutkan hasil pantauannya terhadap berbagai perusahaan tambang asing maupun nasional yang telah bercokol menjelang pecahnya kekerasan Poso tahun 1998. Diantanranya, PT Mandar Uli Mineral, anak perusahaan Rio Tinto, korporasi transnasional Anglo-Australia yang mendapat kontrak karya penambangan Emas di atas wilayah sekitar 550.000 hektar, yang sebagian besarnya  masuk wilayah Kabupaten Poso.

Yahya juga membongkar rencana penambangan nikel dekat areal kontrak karya PT inco di Morowali. “Di teluk Tolo, khususnya di wilayah Kabupaten Morowali, terdapat areal joint operation body Pertamina dan Medco E & P Sulawesi untuk eksploitasi minyak.” Ungkapnya.

Di samping itu, Yahya sangat menyayangkan kondisi lahan pertanian masyarakat di Poso. “PT Bukaka Hydropower Engineering & Consulting Company, sejak pertengahan 2005, membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 740 MW, dengan memanfaatkan aliran Sungai Poso, untuk menyuplai kebutuhan industri di Sulawesi Selatan. Untuk itu, perusahaan tengah membangun tower-tower SUTET di atas tanah pertanian warga Poso menerobos ke Sulawesi Selatan”. Ungkap Yahya.

Menurut Yahya kehadiran korporasi raksasa itu memicu konflik dengan petani dan masyarakat. Beliau menjelaskan sejak akhir 1990-an penduduk asli Bungku dan transmigran asal Bali, Lombok, dan Jawa bertikai dengan PT Inco karena areal kontrak karya terletak tepat di atas lahan-lahan pertanian. “Dlam proyek PLTA, warga 11 desa di sekitar Danau Poso resah karena proyek ini menimbulkan banyak masalah, terutama soal ganti rugi tanah.” Tambahnya.

Konflik Poso dan penanganannya selama ini menurut Yahnya telah menyedot perhatian publik. Beliau mengatakan konflik-konflik struktural yang sebelumnya muncul kepermukaan menyusul kehadiran korporasi-korporasi raksasa itu terabaikan.

“Isu kekerasan struktural, karena pengambilan lahan pertanian secara paksa atau setengah paksa, tenggelam oleh kasus-kasus kekerasan selama konflik Poso. Setelah konflik berhenti, tenggelam oleh isu terorisme yang salah satu episentrumnya di Poso.” Tutur Yahya.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s