Demokrasi dan Korupsi, Dua sisi uang logam

Kalau evaluasi kami, ini cukup merata di pusat dan di daerah. Dan umumnya objeknya adalah keuangan daerah maupun keuangan pusat, APBN maupun APBD yang kemudian dijadikan objek untuk melakukan korupsi. Tapi, hal yang menarik lain yang menjadi temuan kami adalah mulai banyaknya terungkap keterlibatan politisi dalam praktik-praktik korupsi, dan saya kira ini juga sejalan dengan apa yang tengah ditangani oleh beberapa lembaga penegak hukum, terutama KPK yang kemudian banyak membongkar keterlibatan politisi dalam kasus-kasus korupsi. Secara umum memang ini menggambarkan bahwa praktek-prakter korupsi yang muncul sekarang ini itu diawali oleh kasus-kasus korupsi politik. Yang kemudian diikuti oleh kasus korupsi yang birokratif atau administratif corruption.

Kalau liat kasus-kasus yang sekarang muncul, kita tidak bisa mengatakan bahwa praktik korupsi ini hanya dilakukan oleh individu. Ini biasanya berjamaah. Kita bisa liatlah kasus dugaan korupsi hambalang, wisma atelit, DPID, ini kan jamaahnya banyak. Ketika jamaahnya korupsi banyak, pelawanan terhadap upaya melawan korupsi pun akan makin banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tegaskan lagi bahwa korupsi yang muncul sekarang ini kan diawali oleh korupsi politik. Nah pertanyaannya, kenapa korupsi politik itu terjadi? Ini kan antara lain untuk pendanaan partai politik. Partai dengan uang haram ini bisa punya jaminan bahwa dia punya modal untuk kemudian bisa mempertahankan kekuasaan, atau memperluas kekuasaannya. Karena partai tidak bisa mengumpulkan uang halal, -bantuan dari negara kecil,  partai juga tidak bisa memperjuat konsituen, sehingga tidak ada sumbangan dari konsituen- makanya kemudian partai mengandalkan uang-uang subhat dan uang haram ini.

Masalahnya sebenarnya bukan Cuma di situ. Kita tidak bisa melihat partai sebagai sesuatu yang utuh, karena politisi mengambil uang ini juga ada kepentingan pribadinya. Bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Dia mengambil uang ini terus disetor ke partai, ini juga bagian dari upaya si politisi itu untuk memperkuat posisinya. Paling tidak mengamankan posisinya di partai. Karena dengan kondisi sekarang, ukuran orang bisa bertahan di partai, orang bisa berkarir dalam tanda petik di partai bukan pada hebat atau tidaknya dia, punya komitmen atau tidaknya kepada masyarakat, tapi banyak tidaknya uang yang disetor kepada partai politik.

Proses atur-mengatur anggaran ini sudah mulai terjadi bukan hanya pada fase di parlemen. Sudah justru terjadi dalam fase penganggaran pada tingkat kementerian.  Mereka sudah mulai intervensi di sana. Misalnya, mereka mecari proyek-proyek yang uangnya besar. Biasanya akan mereka minta atau kemudian mereka mendorong agar muncul proyek-proyek dengan jumlah uang yang besar. mereka melakukan itu baik atas nama pribadi maupun karena mereka dilobi oleh pengusaha. Setelah itu mereka akan transaksi dengan elit-elit kementerian, baru kemudian supaya aman mereka akan terus kawal, karena proses pembahasan anggarannya dari kementerian dibawa ke BANGGAR (badan anggaran). Mereka  akan kawal di komisi, terutama dengan anggota-anggota komisi yang berada di BANGGAR. Baru kemudian dibawa di BANGGAR.

Ade Irawan, Direktur ICW

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s