Nggak Konsisten: Makar Negara Yang Sebenarnya Adalah?

Saya kira yang paling mendasar soal sumber daya alam kita itu: Apakah pengelolaannya sudah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, supaya penerimaan negara dari situ bisa mendatangkan sebesar-besar kemakmuran rakyat? Faktanya itu masih jauh dari ideal, jauh dari amanat konstitusi. Karena, kalau di sektor migas misalnya, untuk bisa sasaran dari konstitusi itu tercapai metinya kan yang mengelola itu adalah BUMN. Karena hanya dengan BUMN lah itu bisa optimal. Kalau bukan BUMN, apakah itu swasta apalagi asing, negara memang masih terima, tapi belum optimal, belum yang terbesar. Nah, ternyata BUMN itu hanya menguasai sekitar 15% dari produksi nasional. Karena itu belum optimal dan belum mendatangkan sebesar-besar kemakmuran rakyat tadi.

Kalau di sektor lain, seperti MINERBA, kondisinya lebih parah. BUMN itu kalau mineral hanya menguasai sekitar 5%. Kemudian disektor baru bara mungkin hanya sekitar 6%. Kalau sudah seperti ini ya jelas amanat konstitusi itu dilanggar, kemudian pendapatan negaranya tidak optimal. Belum lagi nanti, kalau itu oleh swasta, banyak perusahaan itu malah tidak terdaftar. Kalau tidak terdaftar, berarti bagaimana mau dapat pajaknya? Itu pasti pajak untuk negara dan royalti yang besarnya 13,5% (batu bara), pemerintah tidak akan dapat. Jadi, sudahlah BUMN itu sangat minim, lalu swasta pun ada sebagian yang tidak terdaftar. Belum lagi nanti ada permainan di sektor pajak, royalti dan sebagainya. Sehingga secara umum kalau di sektor MINERBA, kita boleh mengklaim punya sumber daya alam yang punya cadangan besar. Tapi kalau bicara soal penerimaan negara, itu masih jauh dari yang seharusnya.

Kalau di sektor migas, saya kira asing itu menguasai sekitar 80%. Kalau di sektor mineral mungkin sampai ke-60%-70%. Kalau di batu bara, asing itu mungkin sekitar 40-50%.  Atau mungkin sekitar 30-40%, lalu sisanya itu swasta nasional. Kemudian kalau batu bara tadi, Bukit Asam, itu BUMN hanya menguasai sekitar 6%. Jadi tergantung di sektor mana, tapi yang jelas migas itu asingnya paling besar,  kemudian mineral itu nomor dua besar, lalu swasta nasional. Sama juga kalau batu bara, mungkin asingnya sekitar 30-40% .

Di sisi ada KKN. Sehingga asing itu bisa mendapat porsi yang banyak. Tapi sesudah ada UU MIGAS, ternyata kondisinya tidak berubah. Malah asingnya lebih banyak. Artinya penyebabnya bisa banyak. Pertama, warisan penyelewengan pemerintah masa lalu. Yang kedua, karena aturan yang dibuat sejak masa lalu sampai sekarang itu tidak konsisten dengan konstitusi. Yang ketiga, ada yang sudah dirubah pun, pemerintah tidak konsisten untuk menjalankan. Misalnya disektor MINERBA, UU-nya sudah diperbaiki, ada UU No. 4 Tahun 2009 tentang MINERBA. Tapi tidak kunjung bisa diterapkan untuk merubah kontrak yang ada. Itu yang disebut dalam proses Renegosiasi. Renegosiasi sudah dilakukan sejak tahun 2010,  sampai sekarang itu hanya berhasil untuk menundukkan kontraktor-kontraktor “kacangan”. Kelas “Gurem”. Tapi kalau berhadapan dengan asing, tidak berdaya, tidak berani….

Marwan Batubara, Pengamat Migas

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s