TARIF LISTRIK NAIK, UPAYA ‘ELEGAN’ PEMERINTAH

tarif-dasar-listrikMemasuki tahun 2013, pemerintah akan menaikkan tarif dasar listrik/tarif tenaga listrik (TDL/TTL) sebesar 4,3 persen. Diperkirakan, jika kenaikan tersebut berlaku tiga bulan sekali, maka selama setahun rakyat akan terbebani kenaikan TTL sebesar 15 persen.

Alasan yang membuat pemerintah menaikan TTL adalah untuk menekan subsidi listrik. Pada APBN 2013, pemerintah menghitung subsidi listrik mencapai Rp 80,9 trilyun. Maka, dengan menaikan TTL, diperkirakan pemerintah akan menghemat anggaran subsidi listrik sebesar Rp 11,8 trilyun.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, mengatakan, dana sebanyak Rp 11,8 trilyun tersebut nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastuktur rakyat kecil, perumahan sederhana, penyediaan sanitasi, dan upaya lainnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah juga menjamin kenaikan TTL tidak akan membebani rakyat karena hanya untuk pelanggan di atas 13.000 Volt Ampere (VA). Sedangkan pengguna dengan beban 450 VA dan 900 VA tetap berlaku tarif lama. Menteri ESDM, Jero Wacik juga menyatakan kenaikan TTL secara bertahap dipastikan tidak akan membebani masyarakat dari tagihan listriknya setiap bulan.

SEBAIKNYA EFISIENSI, BUKAN MEMANGKAS SUBSIDI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat inefisiensi di tubuh PT PLN (persero) Pada tahun 2011 mencapai Rp 37,6 trilyun dan tahun lalu sekitar 867 milyar. Inefisiensi tersebut terjadi karena beberapa pembangkit PLN tidak menggunakan gas atau batubara sebagai bahan bakar, namun menggunakan solar yang harganya jauh di atas gas dan batubara.

Ini terjadi karena pemerintah tidak menjamin pasokan gas dan batubara untuk kebutuhan dalam negeri. Melainkan dua komoditas tersebut justru lebih banyak lari ke luar negeri. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa kesalahan kebijakan pemerintah itu harus dibebankan ke rakyat dengan menaikkan tarif listrik.

Padahal, jika PLN mampu melakukan efisiensi, maka potensi penghematan anggaran sangat besar. Diperkirakan, efisiensi di hulu (pembangkit) dengan menggunakan bahan bakar gas dan batubara, pemerintah bisa mengantongi uang Rp 37 trilyun. Jauh lebih besar ketimbang menaikkan tarif listrik yang hanya Rp 14,5 trilyun.

Dengan efisiensi, seharusnya pemerintah bisa meraup untung yang besar. apalagi kemudian jika PLN bisa mengawasi pencurian listrik. Untuk wilayah Jakarta Raya dan Tangerang diperkirakan mencapai Rp 14,3 milyar. Bagaimana jika dihitung untuk seluruh indonesia? Belum lagi indikasi kebocoran anggaran di tubuh PLN yang dikorupsi.

EFEK PEMANGKASAN SUBSIDI

Memang kenaikan TTL hanya untuk pengguna dengan beban 1.300 VA, tapi hal tersebut memberikan efek domino yang cukup besar. Wakil Ketua Umum Bidang Industri, Riset dan Teknologi Kadin, Bambang Sujagad, memperkirakan , kenaikan tarif listrik akan meningkatkan biaya produksi sebesar lima persen, belum termasuk efek kenaikan upah buruh. Dengan demikian, kalangan industri dipastikan akan meningkatkan harga jual untuk menutupi biaya produksi yang meningkat.

Kondisi itu menyebabkan daya saing dalam negeri dibandingkan produk impor makin menurun. Produk dalam negeri akan terkena beban tambahan kenaikan TTL dan upah. Sebaliknya, produk impor tidak dipengaruhi kedua hal tersebut, hingga harganya akan lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri. Bambang menambahkan, jika pasar tidak menerima produk dalam negeri dengan harga tinggi, maka sebagai langkah efisiensi, konsekuensinya akan banyak pekerja yang dirumahkan.

KEBIJAKAN DANGKAL

Dengan demikian, perkiraan bahwa kenaikan TTL tidak akan memebani rakyat adalah perkiraan yang keliru dan dangkal. Sebab, meskipun kenaikan TTL tersebut hanya untuk pengguna dengan beban 1.300 VA atau kalangan industri, namun efek domino yang muncul justru membebani rakyat. Nilai jual barang di pasar akan meningkat, bahkan bisa berlanjut kepada pemutusan hubungan kerja para pegawai.

Selain itu, jika alasan kenaikan TTL adalah untuk mengurangi beban subsidi listrik di APBN, maka alasan tersebut justru patut dipertanyakan. Sebab kinerja perusahaan pelat merah tersebut masih terbilang buruk. Logikanya, suatu produk akan dibayar semakin mahal jika kualitas dan pelayanannya juga meningkat.

Kebijakan TTL memang sulit diterima. Apalagi tujuannya menekan angka subsidi listrik. Jika pemerintah serius mengurusi rakyat, justru bukan memangkas subsidi, tapi menambah porsi subsidi untuk rakyat.

Reference: Media Umat. 97, Januari 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s