Syariah Jadi Masalah

images (7)Perda berbau syariah kembali dipermasalahkan. Kasus di Lhokseumawe baru-baru ini yang melarang wanita duduk ngangkang saat dibonceng sepeda motor menjadi pemicu bagi kalangan liberal untuk mempermasalahkan kembali perda-perda berbau syariah.

Tercatat ada lebih dari 25 provinsi/kota/kabupaten yang telah melahirkan berbagai aturan yang dinilai sementara oleh berbagai kalangan sebagai perda berbau syariah atau perda syariah. Meskipun beberapa kalangan menilai berbau syariah, namun beberapa diantaranya tidak luput dari berbagai gugata, khususnya di lembaga parlemen. Kalangan kristen dan liberal adalah yang paling getol mempermasalahkan.

Pembentukan dan pemberlakuan perda itu dinilai inkonstitusional karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila. Dan juga dianggap telah meresahkan masyarakat, tidak sesuai dengan prinsip kebhinekaan dan mengancam NKRI.

Menjawab Anggapan Kelompok Liberal

Alasan Inkonstitusional

Secara prosedural, perda itu lahir melalui proses politik yang absah. Artinya, ia melelui pembahasan dan prosedur sebagaimana perda-perda yang lain. Bila penolakan itu dilakukan dengan alasan bahwa perda itu inkonstitusional, justru langkah yang mereka lakukan intulah yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan mekanisme UU No. 32/2004.

Perda-perda itu adalah produk DPRD bersama Pemda melalui proses demokratis. Jika asumsi demokrasi bahwa wakil rakyat adalah representasi dari suara rakyat, maka artinya perda-perda itu lahir sebagai aspirasi masyarakat, dan dihasilkan melalui proses demokratis.

Lantas bila dikatakan tidak sesuai dengan konstitusi, kelompok pemotres itu ternyata tidak juga bisa menunjukkan pasal mana dari UUD 45 dan sila mana dari Pancasila yang dilanggar.

Dari segi latar filosofis, perda-perda itu juga tidak selayaknya dipersoalkan. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui TAP MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional telah menegaskan bahwa faktor pertama penyebab krisis indonesia adalah karena “nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat”. Maka sesungguhnya, lahirnya perda-perda itu bisa dianggap merupakan wujud “menjadikan nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara”.

Bahkan, Visi Indonesia 2020 yang ditetapkan TAP MPR No. VII/MPR/2001 menegaskan bahwa indikator paling utama dari keberhasilan pembangunan adalah religius, yakni masyarakat beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

UU No. 32/2004 tentang Pemda hanya memberikan batas 60 hari kepada Depdagri untuk mengawasi sebuah perda dan mencabutnya jika bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, jika telah lewat 60 hari, Depdagri tidak lagi berwenang menjangkau perda-perda itu. Proses yang ditempuh seharusnya melalui judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Dengan adanya kondisi demikan, maka muncullah gugatan terhadap perda itu melalui jalan lain, yaitu melalui peroses politik. Dengan demikian, gugatan terhadap perda-perda tersebut sebenarnya sangat kental dengan nuansa politisnya. Padahal masalahnya menyangkut hukum.

Di samping itu, UU Pokok Kekuasaan Kehakiman sangat jelas menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Artinya, nilai-nilai hukum Islam menurut hukum ini sah digali dan digunakan memutuskan perkara. Faktanya, hukum islam telah hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakt selama ratusan tahun, serta salah satu sumber sistem hukum nasional adalah hukum Islam.

Alasan Tidak Sesuai Dengan Kebhinekaan

Begitu juga dengan kebhinekaan. Hukum Islam yang telah hidup ratusan tahun di negeri ini jelas merupakan bagian dari kebhinekaan. Jika karena kebhinekaan, perda bernuansa syariah harus dihapus, apakah memang konsep kebhinekaan tidak mengakui ajaran Islam? Mengapa syariah Islam tidak dipandang sebagai bagian dari kebhinekaan itu? Padahal jika ingin mempersoalkan suatu aturan dengan alasan kebhinekaan, maka di Indonesia terdapat fakta pelanggaran konsep kebhinekaan yang lebih nyata, namun tidak di blow up atau dipersoalkan. Contohnya perda di Bali tentang perayaan Nyepi yang bahkan berlaku untuk semua agama, termasuk Muslim di sana. Serta perda tentang cara pembakaran mayat di Toraja. Sedangkan perda syariah yang bersifat personal sering diusik.

Lebih dari itu, perda-perda ‘bernuansa syariah’ itu –bahkan syariah Islam secara total sekalipun- juga tidak menghilangkan keberagaman masyarakat. Pluralitas (keberagaman) masyarakat di negeri ini dan di negeri-negeri Islam lainnya merupakan bukti tak terbantahkan akan hal itu.

Alasan Meresahkan Masyarakat dan Melanggar HAM

Sama anehnya dalih perda itu meresahkan masyarakat dan melanggar HAM. Perlu diingat, dari penerapan perda yang sebagiannya sudah silaksanakan lebih dari lima tahun itu, tidak pernah terdengar keresahan yang dimaksud. Tambah lagi, jika memang diskriminatif, tentu selama itu akan ada penetangan dari masyarakat. Ternyata yang terjadi justru sebaliknya, perda-perda itu sampai sekarang terus didukum masyarakat, termasuk warga non Muslim.

Sementara secara empiris, perda itu memang diperlukan dan faktanya telah memberikan hasil yang baik. Perda Zakat di Kabupaten Bulukumba, misalnya telah meningkatkan PAD di sana dari 9 milyar menjadi 90 milyar. Bahkan perda larangan miras telah menurunkan angka kriminalitas sampai 80 persen.

Alasan Anti Islamisasi Politik

Menembak lahirnya perda berbau syariah dengan semangat anti Islamisasi Politik juga tidak tepat. Pasalnya, perda-perda bernuansa syariah Islam justru lahir di daerah-daerah yang bukan dikuasai oleh partai-partai berasaskan Islam.

Dalih Yang Dicari-cari dan Stigmatisasi Islam

Sejumlah alasan yang dikemukan itu tampak lebih merupakan dalih yang dicari-cari. Unsur syariah phobia (ketakutan terhadap syariah Islam) terlihat begitu kental. Tidak belebihan jika sebagian pihak menilai bahwa syariah-phobia itulah yang menjadi motif munculnya penolakan itu.

Di samping itu, dari segi isi, tampak sekali dalam gerakan penolakan perda-perda itu adanya agenda stigmatisasi ajaran Islam. Bagaimanapun, bila dicermati, sesungguhnya dari sejumlah perda yang dipermasalahkan itu tidak satupun yang berjudul ‘Perda Syariah’. Perda-perda itu umumnya menyangkut pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat, seperti perda larangan praktik pelacuran, peredaran miras dan soal kesusilaan. Ditambah perda tentang busana Muslim, baca tulis al-Qur’an, penambahan jam pelajaran agama, dan tentang zakat, perda-perda itu lebih mencerminkan pengaturan kehidupan personal ketimbang komunal, termasuk surat edaran tentang larangan wanita duduk ngangkang saat dibonceng sepeda motor.

Dari segi isi, perda itu memang tidak bisa disebut perda penerapan syariah Islam. Di dalamnya tidak dijumpai mekanisme perujukan Alquran dan Sunnah Nabu Muhammad SAW yang merupakan syarat mutlak pemberlakuan hukum Islam.

Maka, dalam kenyataannya, aturan yang diterapkan memang juga tidak sepenuhnya sesuai dengan Islam. Misalnya, aturan kesusilaan dan pemberantasan maksiat di Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Cianjur, serta Kota Tangerang tidak akan mewajibkan perempuan berjilbab, melainkan sekedar berbusana lebih pantas.

Pemikiran Sekuler dan Ketidak Inginan Menegakkan Islam

‘Sewotnya’ kaum liberal terhadap penerapan perda berbau syariah dikarenakan mereka menggunakan cara berfikir sekuler (pemisahan agama dari kehidupan), bukan cara berfikir yang Islami. “Bila kita menggunakan cara befikir Islam, pasti tidak pernah mempermasalahkan hal itu, apalagi dengan semangat menggugat dan menghapuskan” ungkap Ismail Yusanto.

Juru Bicara Hizbut Tahrir ini juga menambahkan, seringnya kaum liberal menyerang Islam disebabkan keinginan mereka tidak ingin Islam tegak. “Otak mereka telah diracuni oleh pemikiran sekuler, maka yang mereka bela adalah hal yang berbau sekuler, termasuk membela asing atau pihak lain yang tidak ingin Islam tegak, yang telah memberikan dana kepada mereka” tandasnya.

“Mereka jelas bekerja untuk pihak funder, yaitu pihak yang selama ini memberikan dana untuk kegiatan mereka. Jadi ringkasnya mereka mengabdi pada uang, bukan pada Islam”, ungkapnya.

Dengan galaknya ide-ide sekuler yang ditanamkan kelompok liberal dan pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan tegakknya Islam, maka jelaslah bahwa ini mengancam eksistensi Islam di kehidupan masyarakat. Dengan demikan, apabila terdapat kalangan yang turut ‘sewot’ terhadap perda berbau syariah, pada hakikatnya pemikiran sekuler telah berhasil disuntikkan ketubuhnya baik langsung maupun tidak oleh pihak-pihak itu. Oleh karena itu, penting untuk menangkal sekaligus memerangi pemikiran sekuler besarta sistemnya, sehingga masyarakat kembali kepada prinsip hidup yang benar, yaitu Islam.

Penerapan Prinsip Islam Tidak Mungkin Setengah-Setengah

Semangat memuliakan dan menjaga kaum wanita di negeri ini memang perlu diapresiasi, namun itu belumlah cukup. Kenapa? Karena dengan sistem tambal sulam tersebut justru melahirkan persoalan-persoalan baru.

Contohnya, seperti larangan perempuan keluar malam di beberapa daerah justru menjadi masalah bila masyarakat tidak mendapat jaminan sosial yang layak untuk hidup. Apalagi bila wanita masih menjadi tulang punggung keluarga di zaman kapitalisme seperti sekarang. Kenyataannya, banyak wanita menjadi buruh di pabrik, SPG di mall yang mengharuskan mereka kerja malam hari. Begitu juga dengan larangan duduk ngangkang tersebut, masyarakat bisa saja mengacuhkan peraturan itu karena cenderung merasa ‘aneh’, bahkan hingga masyarakat menjadi sinis dengan syariat Islam. Hal tersebut karena tidak diterapkannya Islam secara tepat dalam Sistem Pendidikan. Maka larangan yang memang bertujuan baik itu menjadi blunder bagi masyarakat dan pembuat keputusan sendiri.

Masyarakat sekarang ini berada dalam lingkaran setan, vicious circle, yang harus dilepaskan dengan mematahkan dari akarnya. Urusan memuliakan wanita tidak bisa sekedar mencangkok sejumput aturan Islam ke dalam sistem sekuler-kapitalis. Tapi harus dilakukan revolusi pemikiran dan tatanan sosial yang paripurna. Tanpa itu, spirit menjaga relasi pria dan wanita menjadi kontroversi yang berkepanjangan. Apalagi sekarang banyak perbuatan tidak lazim yang menjadi kebiasaan. Dan banyak orang mencari pembenaran dengan dalih kebiasaan karena itu lebih aman bagi mereka. Hanya dengan merubah pemikiran masyarakat serta penerapan Islam secara kaffah, barulah negeri ini terbebas dari dalih kebiasaan.

Negeri Ini Membutuhkan Syariat Islam Secara Keseluruhan

Sejujurnya negeri ini memerlukan syariat Islam bukan hanya ditingkat perda, tapi meliputi seluruh hukum dan peraturan di tingkat negara. Dengan penerapan syariah Islam secara penuh, cita-cita kemerdekaan –yakni masyarakat yang adil, makmur, tentram dan sejahtera- insya Allah akan bisa diwujudkan.

Lebih dari itu, penerapan syariah Islam secara menyeluruh merupakan bukti penghambaan kepada Allah SWT yang diakui telah memberi rahmat kepada kemerdekaan kita, serta kecintaan kita kepada Rasulullah-Nya. Ini akan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian pada suatu yang memberikan kehidupan kepada kalian”. (TQS an-Anfal [7] : 24). Wallahu ‘alam bi al-shawab.

Reference: Media Umat, Februari 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s