Antara Sistem Pemerintana Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Islam

Kondisi Sistem Demokrasi

Demokrasi adalah suatu sistem yang lahir dari asas sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan). Sebagian besar negara-negara yang ada di dunia ini menggunakan Demokrasi dalam sistem Pemerintahannya. Pada dasarnya sistem politik demokrasi menganut kedaulatan di tangan rakyatnya. Mantan Presiden AS, Abraham Linclon (1860-1865) mengatakan bahwa demokkrasi adalah “from the people, by the people, and for the people”, atau dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun hanya sebelas tahun kemudian setelah Linclon meninggal dunia, Presiden AS Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa kondisi di Amerika Serikat pada tahun itu adalah “from the company, by the company, for the company”, atau dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan. Artinya, kedaulatan dalam demokrasi hakikatnya ada di tangan segelintir rakyat (bukan ditangan rakyat), yakni ditangan pemilik modal. Hanya saja, moto “from the people, by the people, and for the people” ini selalu diaangkat untuk menghibur (menipu) rakyat.

Di Indonesia sendiri, sistem demokrasi sangat kental mewarnai perpolitikanya. Oleh sebab itu, kondisi “from the company, by the company, for the company” yang dinyatakan oleh Presiden AS Rutherford B. Hayes tersebut bisa kita temukan di negeri ini. Kondisi tersebut diakibatkan oleh biaya pemilu yang sangat besar dengan jangka waktu kampanye yang sangat panjang. Ditambah pula negeri ini menganut sistem periode pemerintahan yang singkat yaitu 5 tahun, maka pengerukan dana dari tubuh pemerintahan maupun sokongan dana dari luar (pemilik modal) semakin sering dan membengkak. Artinya, tindak kriminal seperti korupsi dan penghianatan rakyat melalui produksi pasal-pasal atau ayat-ayat pesanan semakin banyak terjadi di tubuh legislatif. Belum lagi diperparah dengan lemahnya hukum terhadap para pembuat hukum itu sendiri. Kondisi hukum yang lesu seperti ini disebabkan oleh sekulerisme yang memberikan wewenang kepada legislatif untuk membuat hukum. Sebagai pembuat hukum, legislatif dapat menciptakan berbagai kemudahan untuk memuluskan berbagai aksi kecurangan mereka melalui celah-celah tertentu yang mereka kuasai, dan juga menciptakan keringan beban hukuman apabila tersandung kasus dan di eksekusi. Dengan demikian, eksekusi para anggota legislatif yang tersandung kasus korupsi dan kecurangan lainnya bisa dikatakan hanya sekedar simbol untuk meyakinkan atau memberikan kesan kepada rakyat negeri ini bahwa kekuatan hukum itu masih ada.

Ketua DPR RI, Marzuki Alie meyakini praktik korupsi yang melibatkan anggota dewan akan terus terjadi hingga pemilu 2014. Lajutnya, anggota dewan butuh modal yang besar untuk menghadapai pemilu. “Pasti (ada lagi yang korupsi). Omong kosong kalau enggak. Dari mana uangnya? Jujurlah, biaya pemilu mahal,” kata beliau di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (31/1/2013). Beliau juga melanjutkan, setiap sumbangan untuk kampanye pasti ada kepentingan tertentu. Tidak ada sumbangan yang gratis. Artinya, sumbangan dana dari luar (pemilik modal) dalam menghadapai pesta demokrasi adalah hal biasa, dan bisa dipastikan pula sumbangan tersebut mengandung unsur kepentingan tertentu.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan sebanyak 69,7 persen anggota legislatif terindikasi korupsi, lebih dari 10 persen diantaranya adalah ketua komisi. Riset PPATK dilaksanakan pada semester dua tahun 2012 dengan fokus utama terkait korupsi dan pencucian uang oleh anggota legislatif.

Temuan menarik muncul dari Wakil Ketua DPR RI Pramon Agung. Peraih gelar Doktor dari Universitas Padjajaran Bandung, menemukan motivasi politisi yang kini duduk sebagai anggota DPR adalah kepentingan ekonomi. Konkritnya, banyak yang ingin menjadi anggota DPR, demi mencari nafkah, bukan memperjuangkan aspirasi atau kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sikap seperti ini, lanjutnya, mengakibatkan politisi DPR banyak yang bersikap prakmatis saat menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota dewan. Dengan demikian, DPR tidak lagi menjadi tempat bernaungnya orang-orang beridealis tinggi, juga bukan tempat bagi orang-orang yang ingin membuat peraturan perundangan serta pihak yang mau membangun sistem yang lebih baik. Semua itu karena dikarenakan faktor sistem pemilu  proporsional terbuka yang menyebabkan mahalnya biaya pemilu.

Hasil penelitiannya menyebutkan, biaya yang dikeluarkan sorang caleg untuk terpilih jadi anggota DPR kisarannya 2-6 milyar rupiah. Bahkan ada caleg yang pengeluarannya Rp 22 milyar untuk terpilih menjadi anggota DPR.

Pengamat kebijakan publik Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan, akibat faktor biaya tinggi, maka kualitas calon jadi dinomor sekiankan. Rekruitmen tidak jelas, sehingga tak heran kini ada seorang tukang tambal ban bisa jadi anggota DPRD. “Itu yang saya sebut: masuk sampah keluar sampah. Mereka mencari uang di DPR karena untuk mengembalikan investasi yang telah mereka keluarkan”. Dampak dari anggota DPR yang motivasinya cari nafkah adalah keterwakilan palsu dengan hasil kebijakan publik yang juga palsu dan akan menimbulkan kewibawaan palsu.

Ada pihak tertentu yang berkilah, bahwa yang salah bukan pada sistem demokrasinya, maka harus dilakukan perbaikan pada sistem demokrasinya, supaya demokrasi itu tidak mahal, tidak transaksional, supaya transparan secara keuangan sehingga tidak korup. Secara teori bisa saja, tetapi ketika suatu kewenangan membuat UU itu ada di legislatif (sebagai representasi dari rakyat), ketika jabatan publik itu selalu dalam periode lima tahun sekali dengan kampanye yang panjang, tidak ada ketakwaan karena sekulerisme, maka perbaikan-perbaikan itu menjadi sifatnya hanya instrumental belaka. Tetap saja demokrasi jadi biang korupsi (korupsi by the system).

Lalu, dengan berbagai fakta yang melekat pada Sistem Demokrasi ini, masihkah kita percaya kepada sistem tersebut?

Sistem Pemerintahan Islam

Islam mengenal sistem khilafah sebagai sistem pemerintahannya. Dalam sistem khilafah mungkin saja menggunakan uslub kampanye dalam proses pemilihan kepala negara, artinya juga memungkinkan adanya pengeluaran dana untuk kampanye. Tapi, oleh karena pendeknya masa kampanye, yakni hanya kurang dari tiga hari dua malam, sejak khalifah yang lama mengakhiri jabatannya, membuat biaya kampanye tentu tidak akan sebesar bila kampanye berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebagaimana yang terjadi pada sistem demokrasi.

Oleh karena itu, siapapun yang menjadi calon khalifah tidah perlu harus menghimpun dana besar yang kadang mendorongnya menghalalkan segala cara.

Didalam sistem khilafah, tidak ada periodesasi baku masa jabatan khalifah, misalnya empat tahun seperti masa jabatan presiden di AS atau lima tahun seperti di Indonesia. Masa jabatan khalifah dibatasi oleh pelaksanaan hukum syara’.

Dengan cara itu, rakyat tidak harus selalu disibukkan untuk memilih pemimpinnya dalam kurun waktu tertentu yang terbukti menyita banyak sekali energi.

Lihatlah di Indonesia. Dalam waktu lima tahun diselenggarakan lebih dari 400 pemilu, baik untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah (gubernur/walikota/bupati). Berapa banyak dana dan energi yang diperlukan untuk semua itu?

Faktanya di negeri ini ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang sampai menghabiskan biaya Rp 1,3 triliun untuk pilkada. Sedangkan anggota legislatif ada yang mengeluarkan biaya hingga Rp 6 milyar. Bayangkan, dari mana mereka mengembalikan uang sebanyak itu?

Tentu bukan gaji, dari berbagai usaha yang cenderung koruptif. Misalnya, jual beli ayat atau pasal dalam penyusunan peraturan perundang-undangan supaya bisa menguntungkan pihap pemilik modal.

Sedangkan, pada sistem khilafah, jual beli pasal atau ayat tidak mungkin dilakukan karena peraturan perundangan disusun dengan mengacu pada Alquran dan hadits, juga ijma’ dan qiyas. Jadi bukan didasarkan pada keinginan orang perorangan atau kelompok.

Memang bagaimanapun khalifah (kepala negara), wali (gubernur), amil (walikota) dan seluruh pejabat dalam negera khilafah adalah manusia biasa yang bisa saja tergoda dan terdorong untuk melakukan tindak korupsi. Tapi, kalaulah itu terjadi, bisa dipastikan itu by person. Maksudnya, hanya dilakukan oleh orang-perorangan. Bukan by system, korupsi terjadi oleh karena sistem yang ada memang mendorong untuk korupsi seperti yang sekarang ini berjalan.

Secara sistemik sistem khilafah mengatur sejumlah langkah yang harus ditempuh guna mencegah terjadinya korupsi. Pertama, ini yang utama, yakni mewujudkan suasana takwa kepada Allah SWT di tengah masyarakat. Kedua, sistem penggajian yang layak serta tunjangan hidup lain. Ketiga, teladan dari pemimpin. Keempat, pembuktian terbalik. Kelima, hukuman setimpal.

Terdapat keunggulan lain di dalam penerapan sistem khilafah yang tidak didapatkan di dalam sistem lain. Karena sistem Islam selain berfungsi sebagai zawajirun atas tidakan kriminalitas, sekaligus sebagai penebus (jawabirun) atas tindakan jahat yang telah dilakukan oleh si pelaku. Sanksi yang dijatuhkan di dunia bisa menghilangkan sanksi yang ada di akhirat. Selain itu penerapan sanksi itu sendiri merupakan wujud ketaatan dan ketakwaan umat Islam terhada Allah SWT. Ini yang tidak ada dalam sistem lain. []

Reference: al-Wa’ie, Media Umat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s