BERUSAHA MEMPERJUANGKAN TEGAKNYA ISLAM DENGAN CARA MASUK KE DALAM SISTEM DEMOKRASI???

Jawaban oleh KH Shiddiq al-Jawi

Bagaimana mungkin melakukan perubahan kalau tidak melalui sistem demokrasi?

Perubahan seperti apa dulu? Kalau yang dimaksudkan adalah perubahan yang bersifat parsial, misalnya perubahan kebijakan atau kultur tertentu pada departemen tertentu , semisal pada Departemen Pertanian atau Departemen Sosial, mungkin ada benarnya masuk demokrasi itu dikatakan penting. Namun, jika yang dimaksud adalah perubahan secara total, yaitu mengganti sistem demokrasi menjadi sistem Khilafah demi menerapkan syariah secara kaffah, dan inilah yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam kini, maka masuk sistem demokrasi itu bukan saja tidak penting, tetapi justru akan mempertahankan demokrasi yang seharusnya segera digantikan dengan sistem Khilafah.

 

Kalau kita tidak masuk dalam sistem demokrasi, katanya nanti kondisi umat makin buruk dan umat makin terzalimi. Bagaimana?

Siapa bilang? Mana buktinya? Itu kan Cuma asumsi yang tidak berdasarkan fakta sama sekali. Pendapat itu kalau dibalik , artinya kondisi umat akan lebih baik dan makin mendapat keadilan (tak dizalimi), jika umat Islam masuk sistem demokrasi. faktanya tidak demikian. Justru pada era reformasi yang katanya lebih demokratis dibanding era Orde Baru, rakyat Indonesia yang notabene mayoritasnya umat Islam, kondisinya tidak lebih baik. Angka kemiskinan, utang pemerintah, korupsi, dekadensi moral, dominasi asing dalam politik dan ekonomi, makin menjadi gila-gilaan justru di era reformasi sekarang. Padahal banyak orang Islam di parlemen dan kabinet. Jadi, apakah dengan jumlah partai politik yang lebih banyak saat ini kondisi umat menjadi lebih baik? Apakah dengan peran serta orang Islam di dalam lembaga legislatif (DPR dan MPR) yang dipilih langsung oleh rakyat, kondisi umat lebih baik? Apakah dengan peran serta umat Islam memilih langsung presiden dan wakil presiden, memilih langsung kepala daerahnya dalam Pilkada, membuat kondisi umat lebih baik? Tidak bukan?

 

Namun, kalau tidak masuk demokrasi, nanti kekuasaan dikuasai non-Muslim dan orang-orang yang rusak dan itu akan mendatangkan dharar (bahaya) bagi umat. Padahal dharar kan harus dihilangkan.

Memang benar kaidah fikih: izalah dharar fardh[un], menghilangkan bahaya adalah fardhu. Namun, tidak tepat kalau kaidah ini diterapkan untuk mewajibkan masuk sistem demokrasi demi mencegah bahaya berupa dominasi non-Muslim atau orang rusak. Mengapa? Ada dua alasan. Pertama, karena walaupun benar dominasi non-Muslim atau orang rusak adalah bahaya bagi umat Islam, perlu diingat, bahaya itu tidak muncul dengan sendirinya, melaikan muncul karena adanya sumber bahaya, yaitu sistem demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasilah yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk menimpakan bahaya kepada umat Islam. Jadi, sistem demokrasi itulah yang mestinya lebih patut dan lebih utama untuk dihilangkan, bukan bahaya-bahaya lainnya sebagai ekses sistem demokrasi. Jadi, kaidah fikih tadi semestinya diterapkan untuk mewajibkan penghapusan sistem demokrasi sebagai induk bahaya, bukan untuk mewajibkan peran serta umat dalam sistem demokrasi untuk sekedar menghilangkan bahaya-bahaya lain yang muncul sebagai ekses sistem demokrasi. Kedua, jika sistem demokrasi berpotensi menimbulkan bahaya berupa dominasi non-Muslim atau orang rusak, ini berarti, sistem demokrasi telah menjadi sarana (wasilah) pada sesuatu yang haram, yaitu munculnya bahaya. Jadi, kaidah fikih yang relevan untuk menghukumi sistem demokrasi adalah: al-wasilah ila al-haram muharramah (segala sarana menuju yang haram hukumnya diharamkan). Jadi, sistem demokrasi itu hukumnya haram, yaitu bahaya berupa dominasi non-Muslim atau orang rusak.

 

Ada yang bilang kalau belum bisa diambil semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Sebab, ada kaidah fikih: ma la yadraku kulluhu la yutraku kulluhu. Bagaimana?

Penerapan kaidah itu ada syaratnya. Yaitu hanya boleh diterapkan untuk perbuatan-perbuatan halal sesuai syariah, bukan untuk perbuatan yang diharamkan syariah. Jadi, tidak boleh diterapkan dalam kasus , misalnya, kalau tidak mampu mencuri mobil, curilah spionnya saja, jangan ditinggalkan semuanya. Apakah ini bisa dibenarkan? Tidak bukan? Jadi, kaidah tadi tidak boleh diterapkan untuk perbuatan yang diharamkan syariah. Maka dari itu, harus diwajibkan lebih dulu, masuk ke dalam sistem demokrasi, misalnya dalam kasus seorang Muslim menjadi anggota legislatif, apakah perbuata yang dihalalkan atau diharamkan? Menurut saya, hukumnya haram, karena haram hukumnya melegislasikan hukum yang bukan syariah Islam. Kecuali masuknya bukan untuk melegislasi hukum, tetapi sekedar menjalanan fungsi pengawasan (muhasabah) dan untuk berdakwah, maka hukumnya boleh. Itu dikelaskan dalam salah satu kitab Hizbut Tahrir, yakni An-Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam halaman 84-85. Jadi, jika masuknya Muslim dalam lembaga legislatif adalah perbuatan yang haram, tentu tidak boleh kita menerapkan kaidah ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kekeliruan yang amat fatal kalau kita menerapkan kaidah ini untuk melegitimasi perbuatan yang sudah diharamkan syariah.

 

Bukankah dalam demokrasi pun bisa lahir peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Islam?

Yang wajib diamalkan umat islam itu hanyalah hukum syariah. Apabila ada peraturan atau hukum atau undang-undang yang tidak bertentangan dengan Islam, tetapi peraturan itu tidak bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, maka bagaimana pun status peraturan itu adalah tetap bukan hukum syariah. Contoh di Rusia dulu pernah ada undang-undang yang melarang bunga bank. Apakah ini hukum syariah? Jelas bukan, karena undang-undang itu tentu tidak bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah. Jadi, demokrasi tetap harus kita tolak walaupun dengan demokrasi bisa lahir undang-undang yang diklaim tak bertentangan dengan Islam. Karena peraturan yang diperlukan umat Islam adalah peraturan yang lahir dari Islam itu sendiri, yaitu undang-undang yang secara materil adalah hukum syariah semata.

 

Masuk ke sistem demokrasi itu hanya untuk alat perjuangan, sedangkan secara sikap tetap menolak demokrasi. Bagaimana dengan pendapat semacam ini?

Bagi umat Islam, alat perjuangan itu harus yang halal, bukan yang haram. Menggunakan alat yang haram untuk mencapai tujuan yang halal, hukumnya tetap haram dan berdosa, tidak halal. Kaidah fikih menyebutkan: la yutawashshalu ila al-halal bi al-haram (tidak boleh mencapai yang halal dengan menggunakan sarana yang haram). Ini disebut dalam kitab Ad-Da’wah ila al-Islam karya Syaikh Ahmad Mahmud halaman 101.

 

Jadi bagaimana kita bisa tetap memperjuangkan Islam, memperjuangkan nasib umat dan merealisasikan perubahan dan perbaikan ke depan?

Perjuangan yang sahih bukalah melalui demokrasi, melaikan mencontoh Rasulullah saw., yaitu menekuni jalan dakwah melalui aktivitas perjuangan politik (kifa siyasi) dan perang ideologi (shira’ fikri), serta berupaya melakukan thalabun-nushrah (mencari dukungan) dari pihak-pihak yang mampu menyerahkan kekuasaan untuk menegakkan Khilafah demi tegaknya syariah secara kaffah. Inilah satu-satunya cara yang wajib ditempuh umat. Tak ada yang lain.

Advertisements

2 thoughts on “BERUSAHA MEMPERJUANGKAN TEGAKNYA ISLAM DENGAN CARA MASUK KE DALAM SISTEM DEMOKRASI???

    • perjuangan dengan melakukan penyadaran politik kepada masyarakat tentang “pentingnya hidup di bawah naungan syariat Islam”. Proses penyadaran ini sejalan dengan metode dakwah Baginda Rasulullah saw. sebelum tegaknya negara Islam di Madinah. Penyadaran Politik adalah harga mati dari proses penegakkan syariah, sebab tanpa adanya kesadaran politik di tengah masyarakat akan menimbulkan penolakan terhadap ide Syariah Khilafah. Kita ambil contoh FIS di tunisia dan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang menggunakan jalan demokrasi untuk memperoleh kepemimpinan lalu bermanufer untuk menegakkan syariat Islam di sana. Namun yang terjadi malah FIS dan Ikhwanul Muslimin digulingkan dari tampuk kekuasaan bahkan dibantai oleh aparat militernya. Parahnya lagi dominan masyarakat seolah mendiamkan pembantaian tersebut.

      Inilah resiko dari ketidak hadiran penyadaran politik di tengah masyarakat tentang pentingnya menerapkan syariat Islam. Jika kesadaran Politik secara umum telah terbentuk di tengah mereka, sekaligus pemegang kekuasaan (seperti militer) telah mengalihkan dukungannya kepada syariat Islam, maka Insyallah janji Allah tentang tegakknya Islam kembali akan terwujud di negeri tersebut.

      Inilah metode yang Rasulullah saw. contohkan kepada kita. Rasulullah saw. pernah menolak untuk ditawari sebagai pemimpin kota Mekkah oleh kafir Quraysi, karena kesadaran umum masyarakat kota Mekah tentang pentingnya menerapkan syariat Islam pada saat itu belum terbentuk. Artinya kepemimpinan beliau sebagai kepala negara untuk menjalankan syariat Islam akan sia-sia, sebab belum mendapat dukungan penuh oleh masyarakat termasuk oleh aparaturnya. Beliau terus menerus berpegang pada metode dakwahnya yaitu pengkaderan, dakwah terbuka (pembentukan opini), dan meminta perlindungan dakwah dan dukungan kepada pihak yang memiliki kekuasaan untuk mengalihkan dukungannya kepada Islam dan Rasulullah saw. untuk menjadi kepala negara.

      Terkait keberhasilan dakwah ini, hanya Allah yang menentukan. Dalam pandangan umum memang tampak tidak efektif, namun inilah yang dicontohkan Pemimpin kita (Rasulullah saw.). Dan metode inilah yang (secara empiris) telah berhasil menegakkan Islam dalam naungan kekhilafahan. Tugas kita hanyalah Istiqomah. Wallahu ‘alam bi ash-shawab…

      lebih jauh kunjungi http://www.hizbut-tahrir.or.id

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s