Kajian Singkat Demokrasi, seputar teori dan fakta

Pengertian demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno. Istilah ini dicetuskan di Athena pada abad ke 5 SM. Demos berarti rakyat. Cratos artinya kekuasaan (berkuasa, pemerintahan). Kamus besar bahasa indonesia menyebutkan Demokrasi adalah (bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya; pemerintahan rakyat. Dalam demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintahan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah setiap pemilihan bebas. Sebagaimana ucapan Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

 

Demokrasi awal dan teokrasi

Demokrasi memang lahir lebih awal, yaitu abad ke 5 SM. Adapun sekularisme lahir sesudah abad ke 14 M. Namun, demokrasi itu ternyata sudah tidak diterapkan lagi, karena tidak bertahan lama setelah kelahirannya. Ini dibuktikan bahwa setelah negara kota Athena, tidak ditemukan lagi satu negarapun yang menerapkan sistem ini. Sebagai gantinya, muncullah pemerintahan monarki yang berkolaborasi dengan Gereja, yang disebut dengan teokrasi atau yang juga disebut dengan negara agama.

 

Teokrasi abad pertengahan (pergolakan rohaniawan gereja-raja dengan para filosof-pemikir)

Sampai abad bertengahan terjadi pergolakan konsep teokrasi ini. ada dua kubu yang saling berseberangan. Si satu sisi ada para rohaniawan Kristen yang diperalat oleh para raja dan kaisar. Mereka dijadikan perisai (badan legitimasi) untuk mengeksploitasi dan menzalimi rakyat atas nama agama serta menghendaki agar segala urusan tunduk dibawah peraturan agama. Di sisi lain, ada para filosof dan pemikir yang mengingkari eksistensi agama serta menolak otoritas para rohaniawan. Ini terjadi karena selama dominasi gereja 300 ribu ilmuan yang dibunuh, bahkan 32 ribu ilmuan dibakar hidup-hidup karena tidak sesuai dengan doktrin gereja.

 

Lahirnya konsep sekularisme (demokrasi modern)

Para rohaniawan kristen membela monarki absolut (kekuasaan raja) dan teokrasi (kekuasaan gereja). Mereka mengopinikan teori “kedaulatan Tuhan” dan konsep raja sebagai manusia terpilih yang menjadi perpanjangan-Nya. Dengan teori ini posisi raja dan gereja yang sudah stabil selama ratusan tahun tidak digugat.

Sebaliknya, para filosof dan pemikir menawarkan konsep sekularisme, yang intinya rekyat tidak perlu terikat pada aturan gereja dalam kehidupan publik, selanjutnya konsep sekularisme ini mengeluarkan 3 teori:

  1. Liberalisme yang menegaskan pola pikir dan pola sikap rakyat hendaknya terserah rakyat sendiri.
  2. Kapitalisme yang menyatakan bahwa ekonomi hendaknya tidak didominasi kerajaan. Hendaknya rakyat (termasuk di dalamnya kaum borjuis) terlibat besar dalam ekonomi, sementara pemerintah hanya sebagai “wasit ekonomi” saja.
  3. Demokrasi yang menyerahkan kedaulatan kepada manusia (rakyat).

Saat aturan agama ditolak tentu manusia butuh aturan baru, di sinilah kemudian demokrasi digali kembali dari lubang kuburnya setelah terkubur puluhan abad. Demokrasi menjadi pilihan ideal, karena itu memang sistem yang menyerahkan segala sesuatu kepada keinginan manusia. Itulah mengapa dikatakan bahwa demokrasi (modern) lahir dari akidah sekularisme. Akidah sekularisme sendiri adalah “jalan tengah” (kompromi) yang bersifat pragmatis, bukan hasi pemikiran yang memuaskan akal dan menentramkan hati.

 

ILUSI DEMOKRASI

Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat?

Presiden abraham Lincoln (1860-1856) mengatakan bahwa demokrasi adalah “from teh people, by the people, for the people” (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Namun, hanya sebelas tahun kemudian setelah Lincoln meninggal dunia, Presiden AS Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa kondisi di AS pada tahun itu adalah “From company, by company, and for company” (dari perusahaan, oleh perusahaan, dan untuk perusahaan).

Sejak awal kelahirannya, kedaulatan dalam demokrasi ada ditangan segelintir rakyat, yakni pemilik modal. Hanya saja, mereka menipu rakyat dengan menggembar-gemborkan seolah-olah kedaulatan ada di tangan rakyat. Jadi bila perubahan yang dikehendaki adalah daulat rakyat maka demokrasi tidak memberikan hal itu (ilusi). Yang berdaulat dan berkuasa dalam demokrasi adalah para pemilik modal.

 

Demokrasi memberikan Kemuliaan dan kebahagiaan rakyat? (secara teori)

Sebagian kaum Muslim berkata bahwa itu adalah konsep demokrasi Barat. Di dalam Islam, kata mereka, kedaulatan berada di tangan rakyat (suara mayoritas), bukan ditangan pemilik modal. Ini jelas pernyataan yang keliru dan penyesatan. Pasalnya, jika dikatakan kedaulatan berada di tangan rakyat melalui wakil-wakilnya di sistem demokrasi, maka demokrasi telah merampas hak Allah SWT untuk membuat hukum dan menyerahkan pada hawa nafsu manusia. Padahal Allah-lah Pembuat hukum (QS. al-An’am [6] : 57).

Bahkan jika seseorang secara sadar dan terang terangan menolak satu saja hukum syariah Islam, menolak dalam arti mengingkari kewajiban akan berhukum dengan hukum Allah tersebut, maka ia bisa termasuk kategori orang yang kafir (lihat: QS al-Maidah [5]: 44). Adakah sejatinya kebahagiaan dan kemuliaan yang akan diperoleh dari suatu pembangkangan kepada Allah SWT?

 

Demokrasi menyelesaikan beragam masalah?

Seperti telah banyak dipahami, inti dari demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat, yang perwujudannya tampak dapa dua perkara. Pertama, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedua, dalam pemilihan pemimpin. Dengan kewenangan (wakil) rakyat menyususn peraturan perundang-undangan dan memilih pemimpin , diyakini bahwa peraturan perundangan yang dihasilak akan selaras dengan kepentingan rakyat, dan pemimpin yang terpilih akan benar-benar bekerja demi rakyat. Namun, yang terjadi tidaklah demikian.

Untuk bisa menjadi anggota parlemen dan menjadi penguasa baik di level negara maupun di level distrik (propinsi dan kota/kabupaten) diperlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, kebutuhan akan dana yang besar inilah yang kemudian menjadi pangkal timbulnya masalah. Ambil contoh Amerika Serikat. Di negara yang dianggap sebagai kampiunnya demokrasi, dalam Pemilu baru lalu, untuk biaya kampanye, Obama dikabarkan menghabiskan paling sedikit 800 juta USD (sekitar Rp 7,2 triliun). Rivalnya, Mitt Romney juga menghabiskan jumlah kurang lebih sama. Keadaan serupa terjadi di Indonesia. Pasangan Sukarwo dan Saifullah dalam Pilkada Jawa Timur pada tahun 2008 lalu, misalnya, secara resmi menyatakan telah menghabiskan dana Rp 1,3 triliun untuk pencalonannya sebagai gubernur Jawa Timur. Bila untuk pencalonan sebagai gubernur saja dihabiskan dana segitu besar, yang dikeluarkan oleh calon presiden tentu lebih besar lagi. Disebut-sebut paling sedikit sekitar Rp 1,5 triliun.

Lalu untuk anggota legislatif (caleg), biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Wakil ketua DPR dari PDI Perjuangan, Pramono Anung, dalam penelitian untuk desertasi doktoralnya mendapati fakta, untuk Pemilu paling sedikit caleg mengeluarkan dana minimal Rp 600 juta. Ada juga yang menghabiskan dana hingga Rp 6 miliar. Biaya itu dari pemilu ke pemilu cenderung meningkat. Biaya caleg tahun 2009, misalnya, naik 3,5 lipat dibanding tahun 2004. Untuk Pemilu 2014 mendatang biaya pencalegkan pasti menyentuh angka miliaran.

Pertanyaannya, dari mana semua dana itu diperoleh? Di AS, hampir 80 persen dana sebanyak itu disumbang oleh para pengusaha. Di indonesia tidaklah berbeda. Kondisi ini tentu memberikan implikasi serius. Pertama, kebijakan pemerintan yang dibentuk melalui proses politik seperti itu pasti kemudian akan cenderung mengutamakan kepentingan pengusaha yang telah mendukungnya. Kedua, peraturan perundangan yang dihasilkan oleh anggota parlemen, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, juga akan cenderung berpihak kepada pemilik modal. Itu dilakukan sebagai konpensasi atau sebagai jalan untuk mendapatkan dana guna mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan. Akhirnya, mereka menjadikan kedudukan dankewenangan yang mereka miliki itu sebagai alat untuk memperoleh uang karena gaji resmi yang diterima jauh dari kebutuhan.

Oleh karena itu, bisa dimengeti bila kemudian banyak kepala daerah dan anggota parlemen tersangkut perkara korupsi. DPR bahkan dinilai sebagai lembaga terkorup di Indonesia. Pusat Pelapuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan, sebanyak 69, 7 persen anggota DPR terindikasi korupsi. Sepanjang tahun 2004 hingga 2012, ada 431 orang anggota DPR Kabupaten/Kota tersangkut kasus korupsi. Lalu 17 dari 33 gubernur yang ada, dan 148 walikota/bupati juga menjadi tersangka korupsi.

Akhirnya, demokrasi semakin jauh dari realisasi politik “demi kepentingan rakyat”. Para pemilik modal itulah yang akhirnya secara efektif memiliki akses dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tak heran bila kemudian kebijakan yang diambil oleh pemerintah lebih cenderung menguntungkan para pemilik modal atau kelompok kaya yang tidak lain adalah mereka yang telah mendukung rezim naik ke tampuk kekuasaan sehingga yang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin makin tersisih.

Keadaan inilah yang menimbulkan ketimpangan ekonomi di berbagai negara di dunia. Di AS, misalnya, dari tahun 1980 hingga 2005, 80 persen kekayaan AS hanya dimiliki oleh 1 persen penduduk. Dari tahun 1979 hingga tahun 2007 pendapatan rata-rata 1 persen terkaya orang naik 272 persen dari 350.000 USD ke 1.300.000 USD. Pada kurun waktu yang sama, pendapatan rata-rata 20 persen penduduk AS termiskin hanya naik 13 persen dari 15.500 USD ke 17.500 USD.

Di Indonesia kesenjangan serupa juga terjadi. Indeks Gini, yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi, meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, tingkat kesenjangan ekonomi pada 2011 menjadi 0,41. Padahal pada tahun 2005, gini rasio Indonesia masih 0,33.

Data lain memperlihatkan, total pendapatan 20 persen masyarakat terkaya meningkat dari 42,07 persen (2004) menjadi 48,42 persen (2011). Sebaliknya, total pendapatan 40 persen masyarakat termiskin menurun dari 20,8 persen (2004) menjadi 16,85 persen (2011). Kekayaan 40 ribu orang terkaya Indonesia sebesar Rp 680 Triliun (71,3 miliyar USD) atau setara dengan kekayaan 60 persen penduduk atau 140 juta orang.

Dalam konteks global, terjadi pula kecenderungan peningkatan ketimpangan kekayaan. Hingga tahun 2010, sebanyak 0,5 persen penduduk terkaya (24 juta orang) memiliki 35,6 persen kekayaan global; 8 persen penduduk terkaya (358 juta) memiliki 79,3 kekayaan global. Sebaliknya, 68,4 persen penduduk miskin (3,038 miliar) hanya memiliki 4,2 persen kekayaan global. Maka tak heran, dalam demo yang marak yang terjadi di berbagai Negara Barat menyusul krisis ekonomi yang tak kunjung surut, mereka membawa spanduk berbunyi: “Capitalism in not working”, “Capitalism is merely for 1% we are the 99%”.

 

KONSEP-KONSEP DEMOKRASI

Kebebasan Beragama

Dalam demokrasi seseorang bebas untuk beragama ataupun tidak beragama. Mereka juga bebas untuk berpindah-pindah abama (baca: murtad); agama seolah menjadi sesuatu yang tidak prinsip sehingga seolah menjadi permainan.

Ini terjadi karena dalam demokrasi semua agama itu sama sehingga manusia tidak boleh dibeda-bedakan atas dasar agamanya. Dengan pandangan yang rusak ini, perilaku yang menyimpang bagi sebagian kaum Muslim –misalnya Muslimah tidak masalah menikah dengan laki-laki kafir- ditoleransi dengan alasan toh semua agama itu sama.

Kebebasan ini juga menyebabkan berkembangnya ajaran/aliran sesat. Bahkan sampai tahun 2007, jumlahnya telah mencapai 250 aliran.

 

Kebebasan Berpendapat

Dalam demokrasi, setiap individu berhak mengembangkan pendapat atau ide apapun dan bagaimanapun bentuknya tanpa tolok ukur halal-harom. Tidak aneh, dalam demokrasi kita mendapati banyak pendapat yang dipaka untuk ‘menghujat’ Islam; seperti bahwa Islam adalah ajaran Muhammad (Mahammadanisme), bukan syariah Allah; al-Qur’an adalah produk budaya, tidak sakral; Islam memblehkan perkawinan sejenis; jilbab itu budaya arab, kewaiban memakai jilbab itu hanya pada saat shalat; dll. Inilah pandangan-pandangan liberal. Jelas ini bertentangan dengan Islam.

Di Belanda, tahun 2004, Theo van Gogh membuat film yang melecehkan Islam. Masih di Belanda, Geert Wilders, anggota Parlemen Belanda dari Partai Kebebasan, juga menghina Islam melalui berbagai Pernyataan, tulisan dan film yang dia buat.

Kita tentu juga masih ingat ketika surat kabar Jyllands Posten memuat kartun Nabi saw. diterbuitkan pada 30 September 2005. Jyllands Posten adalah surat kabar terbesar di Denmark. Gambar kartun Nabi Muhammad saw. tersebut dibuat oleh Kurt Westergaard. Dua tahun kemudian, yakni 2007, muncul kartunis lain dari Negara Swedia, yakni Lars Vilks, menggambar Nabi Muhammad saw. sebagai satwa haram. Kemudian setelah itu muncul film Innocence of Muslims, sebuah video yang dibuat oleh Sam Bacile.

Di Amerika Serikat, dua tahun lalu, dalam rangka peringatan Tragedi WTC 9/11, sekte kecil agama kristen di Florida, pimpinan Pastor Terry Jones dari Gereja World Outreach Center, membakar al-Quran. Pada bulan Oktober lalu film kartun South Park juga menampilkan sosok Nabi saw. dalam salah satu episodenya.

Ironinya, semua serangan terhadap Islam dan kaum muslim di Barat terjadi dengan alasan demokrasi dan kebebasan. Contoh, editor Charlie Hebdo, Stephane Charbonnier mengatakan, “Kami pikir mungkin akan ada rasa hormat yang lebih kuat untuk pekerjaan satir kami, hak kami untuk mengejek. Kebebasan untuk memilki tawa yang baik adalah sama pentingnya dengan kebebasan berbicara.”

Semua itu menampakkan dengan jelas kepada kita bahwa demkrasi selalu menerapkan standar ganda, khususnya untuk Islam dan kaum Muslim. Dengan dalih kebebasan, Barat beramai-ramai melecehkan ajaran Islam dan menghina Rasulullah saw.

Di sisi lain, mereka melarang tulisan atau propaganda yang menyerang Yahudi dan Israel dengan dalih anti-Semit. Jika terikat Islam dan kaum Muslim, maka demokrasi dan kebebasan berpendapat bahkan kebebasan beragama, tiba-tiba saja menjadi tidak ada.

 

Kebebasan Kepemilikan

Kebebasan ini memberikan hak kepada siapapun untuk memiliki harta (modal) sekaligus mengembangkannya dengan sarana dan cara apapun. Di indonesia, pihak asing bahkan memberikan kebebasan untuk menguasai sumber daya alam milik rakyat. “Sudah lama kita tak pernah jaya dengan hasil alam sendiri. Padahal kita kaya SDA. Sedikitnya 69 persen SDA kita telah dikuasai oleh asing selama puluhan tahun. SDA itu seluruhnya berakhir dalam surat-surat kontrak (konsensus) dengan pihak asing. Itu sebabnya, kita tetap miskin”. Demikian dikatakan Aktivis HAM Usman Hamid.

Tambang batu bara dan minyak di Kalimantan, tambang emas di Papua, serta perkebunan di Sumatera semestinya sanggup memperkaya bangsa kita. Nyatanya, semua hasilnya justru dibawa kabur ke luar negeri, dinikmati oleh kaum kapitalis.

Ide kebebasan kepemilikan yang dijadikan sebagai tolak ukur perbuatan mengakibatkan lahirnya para kapitalis yang membutuhkan bahan-bahan mentah untuk menjalankan industrinya dan membutuhkan pasar-pasar  konsumtif untuk memasarkan produk-produk industrinya. Hal inilah yang telah mendorong negara-negara kapitalis untuk bersaing satu sama lain guna menjajah bangsa-bangsa yang terbelakang, menguasai harta benda mereka, sekaligus menghisap darah mereka dengan cara yang sangat bertolak belakang dengan seluruh nilai nilai agama, akhlak dan kemanusiaan.

Hal ini bisa kita lihat dari salah satu alasan mengapa Prancis menyerang negara Mali di Afrika adalah karena faktor ekonomi, yakni kekayaan negara Mali. Mali adalah negeri yang kaya bahan tambang berupa emas, phospat, kaolin, bauksit, besi uranium, dan banyak lainnya. Tidak mengherankan kalau Eropa khususnya Prancis dan Amerika saling berebut kekayaan alam Mali.

 

Kebebasan Bertingkah Laku

Kebebasan bertingkah laku telah menjadikan perempuan sebagai ajang eksploitasi Kapitalisme melalui perhelatan Miss Universe, Miss World dan sejenisnya. Perempuan hanya dianggap sebagai komoditas dagang dan pemuas nafsu laki-laki semata. Kebebasan semacam ini sama artinya dengan melegitimasi kemaksiatan. Pacaran, misalnya, merupakan kebebasan berperilaku yang harus dilindungi.

Kebebasan ini juga lahirkan perilaku seks yang menyimpang. Kita bisa melihat bagaimana sekarang manusia sudah tidak malu lagi memperkenalkan dirinya di hadapan umum sebagai pasangan homo/lesbi dan juga waria yang merupakan perilaku lebih rendah dari binatang.

Bahkan Inggris menjadi negara ke 11 yang menyetujui pernikahan sejenis. Parlemen inggris telah menyetujui pernikahan sejenis; 400 orang anggota parlemen mendukung 175 menolak. Sepuluh negara lain adalah Belanda (2001), Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia, Swedia, (2009) Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010) (Huffingtonpost.com)

Kebebasan berprilaku juga menyuburkan kejahatan tindakan susila. Harian The Guardian (10/1) menambahkan protret rusak negara kampiun demokrasi Inggris. Berdasarkan sebuah studi dilaporkan hampir satu dari lima wanita di inggris dan Wales menjadi korban serangan seksual sejak berusia 16 tahun. Studi ini juga menunjukkan ada sekitar 473 ribu orang dewasa yang menjadi korban kejahatan seksual setiap tahun, termasuk didalamnya ada 60 ribu sampai 95 ribu korban perkosaan.

 

DEMOKRASI DALAM KACAMATA ISLAM

Demokrasi merupakan Ideologi buatan manusia. Akidahnya memisahkan agama dari kehidupan (sekular), kontradiksi dengan akidah Islam. Sistemnya juga menyalahi sistem Islam karena tidak berdasar kepada wahyu Allah SWT. Demokrasi hanya bersandar pada rakyat. Kebrukan yang menonjol dari demokrasi adalah suara mayoritas dalam menentukan kebenaran. Jelas sekali demokrasi bertentangan dengan Islam (Lihat: QS al-An’am [6]: 116).

Dalam kitab Mafahim Siyasiyah li Hizb at-Tahrir (2005) dijelaskan, demokrasi itu kufur bukan karena konsepnya bahwa rakyat menjadi sumber kekuasaan, melainkan karena konsepnya bahwa manusia berhak membuat hukum (kedaulatan di tangan rakyat). Kekufuran demokrasi ini dari segi konsep kedaulatan tersebut sangat jelas. Sebab, menurut Aqidah Islam, yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT, bukan manusia (QS al-An’am [6]: 57). Itulah titik kritis dalam demokrasi yang sengguh bertentangan secara frontal dengan Islam. Memberikan hak kepada manusia untuk membuat hukum adalah suatu kekufuran (QS al-Ma’idah [5]: 44).

Abdul Qadim Zallum (1990: 4) menjelaskan adanya kontradiksi-kontradiksi lain antara demokrasi dan sistem Islam, antara lain:

  1. Dari segi sumber: demokrasi berasal dari manusia dan merupakan produk akal manusia. Sebaliknya, Islam berasal dari Allah SWT melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad saw.
  2. Dari segi asas: demkrasi asasnya adalah sekularisme (pemisahan agama dari kehidupan). Islam asasnya Aqidah Islamiyah yang mewajibkan penerapan syariah Islam dalam segala bidang (QS 2: 208).
  3. Dari segi standar pengambilan pendapat: demokrasi menggunakan standar mayoritas (mutlak). Dalam Islam, standar yang dipakai tergantung materi yang dibahas. Rinciannya: (a) jika materinya menyangkut status hukum syariah, standarnya adalah dalil syariah terkuat, bukan suara mayoritas; (b) jika materinya menyangkut aspek-aspek teknis dari suatu aktivitas, standarnya suara mayoritas; (c) jika materinya menyangkut aspek-aspek yang memerlukan keahlian, standarnya adalah pendapat yang paling tepat, bukan suara mayoritas. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa syura berbada dengan demokrasi.
  4. Dari segi ide kebebasan: demokrasi menyerukan empat jenis kebebasan. Kebebasan adalah tidak adanya keterikatan dengan apapun pada saat melakukan aktivitas. Sebaliknya, Islam tidak mengakui kebebasan dalam pengertian Barat. Islam justru mewajibkan keterikatan manusia dengan syariah Islam.

 

Dengan demikian, demokrasi yang telah dijajakan Barat ke negeri-negeri Islam sesunggunya merupakan sistem kufur. Tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam, baik secara garis besar maupun secara rinciannya. Oleh karena itu, kaum Muslim diharamkan secara mutlak untuk mengambil, menerapkan, dan menyebarluaskan demokrasi. Apalagi mengaitkan demokrasi dengan Islam.

Demokrasi bukalah jalan bagi umat Islam. Menyamakan demokrasi dengan Islam sama saja menyampurkan yang haq dengan batil. Hal ini bertentangan dengan Islam (QS al-Baqarah [2]: 45). Demokrasi merupakan sistem kufur; haram diambil, diterapkan dan dipropagandakan.

Sistem demokrasi harus diganti dengan sistem Islam dalam Institusi Khilafah. Inilah jalan sahih bagi umat Islam untuk mendapatkan kesejahtaraan dan keadilan. Karena itu, segera tinggalkan demokrasi; tegakkan syariah dan Khilafah, Insya Allah.

Wallahu a’alam bi ash-shawwab.

Reference: al-Wa’ie, Maret 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s