Kurniawan: RUU Ormas Kental Dengan Nuansa Represif

Dari kanan: Ust. Condro (moderator), Ust. Kurniawan, Ust. Wandra Irvandi (pemateri)

Dari kiri: Ust. Condro (moderator), Ust. Kurniawan, Ust. Wandra Irvandi (pemateri)

Kurniawan, DPD 1 Hizbut Tahrir Indonesia wilayah Kalimantan Barat mengajak masyarakat Indonesia khususnya warga Pontianak untuk menolak RUU Ormas (Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan) yang akan disahkan DPR dan Presiden pada 12 April 2013 mendatang. Beliau menjelaskan RUU tersebut kental dengan suasana represif. Hal ini disampaikan dalam forum Halqah Islam dan Peradaban di Masjid Syakirin, Jalan Suwignyo no 1 Kota Pontianak pada hari Minggu, 7 April 2013 kemarin.

Menurutnya, terdapat beberapa indikasi yang kuat yang menujukkan RUU Ormas ini sebagai upaya pembentukan pemerintahan represif. Salah satu indikasinya terletak dalam pasal 1 yang menjelaskan defenisi atau pengertian dari Ormas. Dalam pasal tersebut pengertian dari Ormas memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga pemerintah bisa mengkontrol hampir semua pergerakan masyarakat yang bersifat keorganisasian. “Siapa saja yang berkumpul dan mempunyai aspirasi, punya kepentingan, atau tujuan yang sama itu bisa dikatakan sebagai Ormas. Dengan demikian siapa saja yang tercakup ke dalam defenisi ormas ini maka organisasi tersebut harus memenuhi berbagai kriteria dari undang-undang ini”, ungkapnya.

Selain itu, semua Ormas juga wajib mencantumkan pancasila sebagai asas. Kurniawan mengatakan untuk saat ini asas tunggal ini lah yang diperasalahkan oleh banyak kalangan. “Dengan dicantumkannya Pancasila sebagai asas, maka tidak ada bedanya lagi dengan UU sebelumnya pada tahun 1985, karena sama-sama bernuansa asas tunggal”, ungkapnya di hadapan 50 an peserta yang hadir.

peserta HIP

peserta HIP

Hal lainnya yang masih bersinggungan dengan upaya represif, yaitu terdapat dalam pasal 7 yang menjelaskan ruang lingkup Ormas. Kurniawan mengatakan, terdapat beberapa bidang tertentu yang bisa mendasari kegiatan Ormas, seperti bidang agama, sosial,  ekonomi, kesehatan,  olahraga, profesi, hobi, dan lain-lain sampai 17 bidang. Sayangnya, yang tidak tercantum dalam RUU tersebut adalah bidang politik. Kurniawan menjelaskan, saat ini yang kritis terhadap Pemerintah, DPR, dan Partai Politik biasanya adalah ormas (Ormas yang bergerak dalam bidang politik). “Sikap kritis terhadap pemerintah, DPR, dan Parpol inilah yang dinamakan kegiatan politik. Dengan demikian RUU ini berupaya untuk membungkam upaya kritis masyarakat, terutama ormas terhadap pemerintah. Kenapa? Karena Ormas tidak boleh berkecimpung dalam bidang politik”, tegasnya.

Kurniawan melanjutkan, upaya represif lainnya yaitu tercantum dalam pasal 61 terkait larangan-larangan. “Larangan-larangan dalam pasal 61 itu sifatnya masih multi tafsir, sehingga berbahaya karena bisa disalah gunakan penguasa ketika katakanlah ada yang kritis terhadap mereka”, ungkap lelaki lulusan STPDN ini.

Pembawa acara

Pembawa acara

Selain bernuansa represif, Kurniawan juga menilai RUU ini juga berlaku diskriminatif. Kurniawan mengatakan dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1998 tentang parpol, ketika membahas mengenai asas, Parpol-parpol yang ada tidak diwajibkan mencantumkan Pancasila sebagai asas dari partai politik. “Ormas diwajibkan untuk bersasaskan Pancasila, sedangkan Parpol yang punya Implikasi langsung terhadap kebijakan negara itu tidak diwajibkan untuk berasas Pancasila. Padahal kalau memang ingin orang lain berasas Pancasila, ingin orang itu Pancasilais, seharusnya orang-orang di pemerintahan itu lebih wajib lagi, namun kenyataannya kan tidak”, ujarnya. Beliau juga menambahkan, organisasi-organisasi sayap Parpol, dalam pasal 4 RUU Ormas itu dikecualikan dari pengaturan. “Bayangkan, jadi semua ormas itu diatur oleh UU ini kecuali ormas yang di bawah sayap Parpol. Padahal Ormas yang di bawah sayap Parpol ini tidak juga diatur dalam UU Parpol itu sendiri. Tidak juga diatur oleh UU yang lain. Jadi diatur oleh UU apa ini? Jadi bisa kita lihat bentuk diskriminasinya UU ini. Sehingga banyak kalangan menyangka ada sesuatu di balik ini”, tambahnya.

lantunan ayat suci Al-Qur'an

lantunan ayat suci Al-Qur’an

Forum kajian rutin satu bulan sekali, Halqah Islam dan Peradaban tersebut diadakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia DPD 1 Kalimantan Barat. Acara dihadiri oleh masyarakat kota Pontianak dari berbagai kalangan dan juga Perwakilan berbagai Ormas di kota Pontianak, salah satunya adalah dari Front Pembela Islam (FPI). Kegiatan ini diisi oleh pengurus Hizbut Tahrir Indonesia DPD 1 Kalbar yaitu Ustadz Kurniawan, Ustadz Wandra Irvandi, serta Ustadz Syahroni selaku Pengurus FPI Kalimantan Barat. Ustadz Syahroni mengungkapkan, FPI satu suara dengan HTI akan hal ini dan juga menyerukan kepada masyarakat untuk bersama-sama bergandengan tangan untuk menolak RUU Ormas ini, karena akan mendatangakan kemudharatan. Menurut beliau, DPR “kurang kerjaan” karena banyak permasalahan lain yang lebih urgen daripada menyusun UU Ormas itu. Beliau juga menambahkan, adanya agenda tersembunyi dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Umat Islam itu sendiri di balik disusunnya UU Ormas tersebut. [fd]

Berikut rekaman audio HIP edisi April 2013

Part 1

Part 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s